Ini Dua Pemimpin Dunia Penghafal Alquran

Hafiz (penghafal Alquran) sekaligus pemimpin negara. Itulah dua gelar yang disandang oleh Mohammed Mursi dan Ismail Haniya.

KPK Sudah Tetapkan Andi Mallarangeng Sebagai Tersangka

Jakarta - KPK sudah menetapkan Menpora Andi Mallarangeng sebagai tersangka. Pencatuman status tersangka itu tertuang dalam surat cegah yang dikirimkan KPK ke Imigrasi.

Liem Hariyanto Wijaya Bermula dari Toko Kelontong

Lelaki itu dari Fujian. Merantau ke Kalimantan, ketika provinsi di selatan China itu ikut dikurung amarah nasionalis versus komunis. Di Kalimantan dia kerja serabutan.

Messi Bukan Berasal dari Dunia Ini

Barca bukan tim yang mudah dikalahkan. Apalagi Benfica akan menghadapi Messi, pemain yang sedang dalam performa terbaik.

7 Desember 1941 Jepang Serbu AS di Pearl Harbor

Pada 71 tahun yang lalu, militer Jepang membombardir armada militer Amerika Serikat (AS) di pelabuhan Pearl Harbor, Hawaii.

Tuesday, January 1, 2013

Berita Hari Ini : Wow! Pria Ini Dapat Hadiah Pernikahan Rp 1,5 Triliun dari Sang Mertua



wolipop.detik.com- Jakarta - Seorang pria kaya di China memberikan hadiah pernikahan yang tidak biasa untuk putri dan menantunya. Hadiah pernikahan yang diberikan sang pria nilainya mencapai Rp 1,5 triliun. Wow!

Wu Duanbiao, itulah nama sang pria yang memberikan putri dan menantunya hadiah senilai triliunan rupiah. Seperti dikutip Daily Mail dari South China Morning Post, Wu merupakan direktur dari perusahaan keramik Fujuan Wanli Group. Sementara sang menantu yang mendapat keberuntungan itu diketahui memiliki nama panggilan Xu.

Hadiah pernikahan senilai triliunan rupiah itu berupa empat kotak perhiasan emas, cek senilai 20 juta Yuan dan beberapa properti berharga sangat mahal. Properti tersebut berupa toko retail di Quanzhou, beberapa villa dan mansion. Bukan hanya itu saja, pasangan pengantin baru tersebut juga dihadahi saham di perusahaan keramiknya yang nilainya lebih dari 100 juta Yuan.

Kabarnya pernikahan putri Wu digelar selama delapan hari di Cizao, Jinjian, Fujian. Foto Wu sempat beredar di dunia maya pada Minggu (31/12/2012). Putri Wu dinikahi kekasihnya, Xu, yang sudah dikenalnya sejak sama-sama duduk di bangku Taman Kanak-kanak.

Selain memberikan hadiah triliunan rupiah, Wu juga tak lupa untuk beramal. Dia menyumbangkan 15 juta Yuan pada dua lembaga amal. Tindakan Wu yang sangat baik itu banyak mendapat pujian dari pembaca South China Morning Post.

Saat dikonfirmasi, juru bicara perusahaan Wu, membantah pria kaya tersebut menggelar pesta pernikahan putrinya selama delapan hari. Menurut mereka pesta pernikahan itu berlangsung sederhana.

Pastinya apa yang dilakukan Wu tersebut bukan menjadi hal aneh di propinsi Fujian, China. Memberikan hadiah pernikahan mahal sudah menjadi tradisi di daerah Fujian khususnya kawasan Jinjian dan Shishi. Tradisi itu kerap dianggap sebagai bentuk ketidakadilan gender karena maksud dari tradisi tersebut adalah untuk memastikan sang suami akan memperlakukan istri dan mertuanya dengan baik.

(eny/hst)

Sumber : http://wolipop.detik.com/read/2013/01/02/070045/2130804/854/wow-pria-ini-dapat-hadiah-pernikahan-rp-15-triliun-dari-sang-mertua?991104topnews

Berita Hari Ini : Pemungutan suara nominasi Oscar diundur



detik.com - Acara puncak penghargaan Oscar akan diumumkan 24 Februari.

Tenggat waktu pemilihan suara untuk nominasi penghargaan Oscar diperpanjang setelah sejumlah juri mengalami gangguan dengan sistem baru.

Sekitar 6.000 anggota akademi yang ditunjuk sebagai juri untuk menentukan nominasi Oscar dilaporkan kesulitan untuk masuk ke dalam situs pemilihan, sementara yang lainnya mengaku kebingungan.

Gangguan dalam sistem pemilihan suara melalui internet ini membuat panitia memperpanjang tenggat waktu selama 24 jam hingga 4 Januari.

Ini merupakan pertama kalinya pemilihan suara dilakukan melalui internet. Sebelumnya suara dikumpulkan secara ketat melalui pos surat.

Bagaimanapun sistem baru ini mengijinkan para juri untuk memilih antara memberikan suara secara elektronik atau tetap pada metode tradisional.

Koran The Hollywood Reporter berbicara kepada sekitar 10 anggota akademi yang mengaku khawatir apabila kata sandi atau situs pemilihan bisa diretas.

Sutradara film dokumenter Morgan Spurlock, yang pada tahun 2004 masuk dalam nominasi Oscar kategori dokumenter terbaik dalam film Super Size Me, menulis di Twitter pekan lalu bahwa dia tidak bisa masuk ke situs pemilihan.

"Kata sandi yang mereka kirimkan tidak bisa membuat saya masuk - dan mereka tidak mengirimkan kata sandi yang baru, hanya surat elektronik siput, katanya.

Kata sandi baru

Diyakini perpanjangan tenggat waktu akan membantu para juri yang baru kembali dari libur Natal pekan ini dan yang mengalami gangguan pemilihan melalui internet.

Tambahan hari ini akan digunakan untuk mengirimkan kembali kata sandi yang baru melalui surat elektronik, atau bagi yang memilih dengan metode tradisional maka masih memiliki waktu untuk mengirimkan surat suara.

"Dengan memperpanjang tenggat waktu kami menyediakan setiap kesempatan yang tersedia untuk membuat transisi pemungutan suara melalui internet semulus mungkin, kata kepala operasi akademi, Ric Robertson.

Nominasi Oscar tahun ini akan diumumkan pada tanggal 10 Januari - dua pekan lebih awal dari biasanya.

The Academy of Motion Picture Arts and Sciences mengatakan kebijakan ini akan membuat anggota akademi dan publik memiliki waktu yang lebih lama untuk melihat film-film yang masuk nominasi.

Acara puncak Oscar akan diselenggarakan di Los Angeles pada 24 Februari.

(bbc/bbc)

Sumber : http://news.detik.com/read/2013/01/02/072848/2130820/934/pemungutan-suara-nominasi-oscar-diundur?881101934

Berita Hari Ini : Dana Profesi Guru 30 Triliun Rawan Diembat Oknum Birokrat



RMOL.Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengendus adanya pengendapan dan pemotongan dana profesi guru oleh oknum birokrat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dana sebesar Rp 30,5 triliun itu ni­lainya lebih besar daripada ta­hun lalu yang hanya Rp 18,5 tri­liun. Namun para guru tidak me­ne­rimanya secara langsung, ka­rena duit itu disimpan dulu ke re­kening daerah agar mendapatkan bunga bank.

“Bunga bank itu tidak jelas per­tang­gungjawabannya, kemung­kinan diembat para oknum biro­krat. Akibatnya, para guru tidak me­nerima haknya itu tiap bulan dengan lancar,” kata Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi kepada Rak­yat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Laporan yang diterima FITRA, pencairan dana profesi guru ada yang dua sampai enam bulan se­kali dicairkan sesuai dengan se­lera para birokrat pendidikan. Bahkan ada yang disunat.

“Kalau ada guru yang menun­tut kenapa dipotong, biasanya di­ja­wab untuk anggaran opera­sio­nal politik di Jakarta,” ungkapnya.

Tunjangan profesi itu merupa­kan hak para guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se­banyak 19.132 orang, Sekolah Dasar 731.039 orang, dan Sekolah Me­nengah. Guru yang akan men­dapatkan tunjangan profesi adalah yang masuk kriteria surat kepu­tusan dari masing-masing dirjen, dan khusus bagi yang berstatus PNS Daerah.

Dari Gambaran tersebut, FITRA mendesak DPR segera me­­lakukan monitoring dan eva­luasi terhadap realiasasi anggaran profesi guru. Apalagi dalam APBN 2013 jumlahnya bertam­bah menjadi Rp 43 triliun.

“Kalau tidak dilakukan eva­luasi, yang diuntungkan adalah para birokrat di dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pendidi­kan di daerah,” ujarnya.

DPR juga, kata dia, jangan asal percaya begitu saja terhadap la­po­ran dari Kemendikbud sebe­lum melakukan verifikasi ke la­pangan. Kemendikbud melalui Ins­pektorat harus bersedia me­nampung as­pirasi para guru mela­lui kotak pengaduan, dan me­nin­­daklan­jutinya.

“Banyak guru tidak berani mengadu kepada siapapun, mere­ka merasa takut diancam kenai­kan pangkatnya dibatalkan,” tu­kasnya.

FITRA juga kecewa terhadap pe­merintah yang menjadikan pen­didikan sebagai pundi-pundi pene­rimaan pajak bagi pemerin­tah.

Dalam APBN perubahaan 2012 pemerintah menargetkan pen­dapatan pajak pendidikan se­besar Rp 2,3 triliun yang dipero­leh dari pendapatan uang pendi­di­kan sebesar Rp1,6 triliun. Uang ujian masuk, kenaikan ting­kat, dan akhir pendidikan sebesar Rp 84,7 miliar, uang ujian masuk untuk menjalankan praktik se­besar Rp 137,5 miliar, dan pen­dapatan pendidikan lainnya sebe­sar Rp 530,4 miliar.

Selain itu juga pemerintah me­nargetkan pajak BLU pendi­di­kan sebesar Rp 9,5 triliun.

“Ini semakin menunjukkan ke­pada publik betapa pendidikan In­donesia begitu mahal dan sangat membebani peserta di­dik,” tu­kasnya.

Hal tersebut berdampak pada hi­langnya investasi sosial para lu­lusan perguruan tinggi. Semua keah­­lian lulusan perguruan tinggi akan diukur dengan uang. Bukan lagi untuk mengabdi pada negara atau menjadi pelayan masya­rakat.

Terpisah Direktur Pembinaan Pen­didikan Tenaga Kepen­didi­kan Pen­didikan Dasar, Kemen­dik­bud, Sumarna Surapranata me­ngakui adanya pengurangan dana tunja­ngan profesi guru (TPG), tapi bu­kan ditilep birokrat pendidikan. “Dipotong untuk membayar PPh21,” katanya.

Menurutnya, pengurangan da­na itu sulit dilakukan, sebab pe­nya­lurannya melalui rekening gu­ru. Dana Rp 30,5 ditransfer dari Ke­­men­terian Keuangan (Kemen­keu) langsung ke kas umum daerah.

“Sama sekali tidak ada pengen­dapan atau bunga. Sebab dana ter­sebut langsung diterima ke ma­sing-masing guru melalui reke­ning. Jadi tidak mungkin ada pe­motongan,” ujarnya

Kalaupun ada keterlambatan pencairan, itu disebabkan banyak guru yang terganjal syarat peneri­maan saat verifikasi data dilaku­kan. “Ada yang nggak memenuhi syarat mengajar 24 jam. Kalau tetap dibayar, nanti kena sanksi,” ucapnya.

Penyebab lain, dana yang ter­sedia di kas umum daerah tidak mencukupi. Kekurangan dana itu terjadi karena banyak guru ber­status pegawai negeri sipil (PNS) yang naik golongan, sehingga berpengaruh pada perubahan gaji pokok guru tersebut. Untuk dike­ta­hui nominal TPG guru PNS ada­lah satu kali gaji pokok. “Akhir­nya banyak daerah yang men­cari cara untuk menyiasati hal itu,” ujarnya.

Keterlambatan pembayaran TPG terjadi merata hampir di se­luruh daerah. Banyak guru yang mengeluh pada saat memasuki triwulan ketiga, karena TPG tri­wulan pertama dan kedua belum diterima.

Pemerintah berdalih, dana tun­jangan telah diserahkan semua melalui pemerintah kabupaten/kota. Keterlambatan terjadi ka­rena ada kesalahan di tingkat daerah.

Plt Dirjen Pendidikan dasar Ke­mendikbud, Suyanto menam­bah­kan, mengurus TPG tidak se­se­der­hana seperti mengurus dana BOS. “Urusan guru banyak se­ka­li va­riabelnya sehingga mem­perlambat pencairannya,” katanya.

Dicontohkan, seperti kenaikan gaji pokok guru akan mengubah besarnya tunjangan, jumlah jam mengajar harus diverifikasi dae­rah sehingga bisa menyebabkan kelambatan.

“Kalau mau buat terobosan be­saran tunjangan guru dibuat flat agar manajemennya tidak ter­pe­ngaruh perubahan kenaikan gaji. Kalau gaji naik, maka tun­jangan di daerah harus naik,” ung­kap Gu­ru Besar Universitas Negeri Yog­yakarta ini.

Apalagi tambahan dana tidak bisa sewaktu waktu dilaku­kan. Kendala lain untuk membuat tun­­jangan flat adalah Undang-Un­dang No.14/2009 tentang Tunja­ngan Profesi Guru dan Dosen.

“Kalau tunjangan langsung ditransfer ke rekening guru dari pusat, tentu akan bertentangan dengan prinsip dan sistem alokasi dana transfer ke daerah.”

Nominalnya Sesuai Dan Tepat Waktu

Sulistiyo, Ketua PB PGRI

Apabila dana tunjangan pro­fesi pengelolaannya diserahkan ke provinsi, bukan lagi di kabu­pa­ten kota seperti saat ini, keter­lam­batan ataupun kesalahan data pada saat pencairannya bisa dian­tisipasi.

Kalaupun dipaksakan tetap di­kelola pemerintah provinsi, Pengu­rus Besar Persatuan Guru Re­publik Indonesia (PB PGRI) me­minta dana tunjangan itu lang­sung masuk ke rekening guru yang berhak mendapatkannya. “Ka­mi tidak terlalu risau dengan mekanisme apapun asal guru me­nerima dengan nominal yang se­suai dan tepat waktu.”

Pembayaran tunjangan profesi ini sangat memprihatinkan pada­hal program ini merupakan gaga­san pemerintah pusat. Makanya, nanti pada saat PB PGRI rapat ber­­sama Menteri Koordinator Ke­se­jahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono pengelo­laan tunjangan itu tidak cukup Ke­menterian Pendidikan dan Ke­budayaan (Kemendikbud) saja. Perlu dilibatkan pihak lain seperti Kementerian Dalam Negeri.

Kemendagri akan mampu me­ng­a­wal kinerja pemerintah pro­vinsi sehingga mampu mem­bayar tunjangan profesi tepat waktu dan jumlah sesuai dengan nominal anggaran tunjangan profesi yang ditransfer Kemen­terian Keuangan dan persyaratan teknis yang dibuat Kemendikbud.

Namun ironisnya, ketika di­min­­tai pertanggungjawaban Ke­mendikbud melemparnya ke ka­bupaten kota dan begitu pula sebaliknya. “Sehingga tunjangan profesi ini harus ada leading sectornya sehingga mudah di­kontrol.”

Publik Tetap Terlayani Tanpa Adanya Korupsi

Priharsa, Kepala Bagian Informasi dan Pemberitaan KPK

Komisi Pemberantasan Ko­rup­si mengawasi proses pe­nyaluran anggaran setiap lem­baga negara agar tidak ada ma­nipulasi.

“Penggunaan anggaran ja­ngan cuma pelit dan tidak ko­rup­si tetapi juga peningkatan kua­litas output.”

Selain itu pengguna anggaran juga sebaiknya menghindari per­­buatan mengambil keun­tu­ngan yang sifatnya melawan hu­kum dalam proyek penga­da­an barang dan jasa. “Patokan­nya tidak ambil untung, publik terlayani dan tidak ada kerugian keuangan negara.”

Terkait dugaan dugaan pengen­­­dapan dan pemotongan dana profesi guru, KPK belum mene­rima lapo­rannya. Tapi begitu sudah masuk, pasti akan dikaji lebih dalam.

Pengkajian itu mencakup pro­ses perencanaan, pelaksa­naan, hingga evaluasi serta pengawa­san dan dilakukan di instansi tingkat pusat dan kabupaten/kota.

Mudah Ditelusuri & Hindari Lempar Tanggung Jawab Raihan Iskandar, Anggota Komisi X DPR

Tunjangan profesi me­mang langsung ditransfer ke re­kening guru sehingga tepat wak­tu dan jika ada masalah ma­ka akan jelas kemana uang itu dapat ditelusuri dan tidak saling lempar tang­gung jawab.

“Tapi perlu ada diskusi lebih lanjut mengenai perubahan me­kanismenya dengan para stake­holder agar dapat dilaksanakan dengan baik.”

Selain itu dana tunjangan ter­sebut jangan dihitung dari ang­garan 20 persen fungsi pen­di­di­kan di provinsi. Karena ang­ga­ran tunjangan profesi ini su­dah diambil dari bagian 20 per­sen anggaran fungsi pendidikan di pe­merintah pusat.

“Maksudnya agar dana di pro­vinsi diharapkan bisa me­nambah dana fungsi pendidikan, dan otomatis kabupaten kota akan memaksimalkan anggaran 20 per­sen dana pendidikan dae­rah ka­rena sudah tidak ada lagi dana ma­suk untuk guru,” ujar­nya.

Jangan Sampai Ada Perubahan Orientasi

Meutia Hatta, Wantimpres Bidang Pendidikan & Kebudayaan

Pokok permasalahan terham­bat­nya penyaluran dana profesi guru ada di daerah. Jam kerja gu­ru yang tidak penuh mengajar 24 jam dalam seminggu men­jadi ala­san keterlambatan pem­ba­yaran, pemotongan tunja­ngan, atau bahkan tidak diba­yar­kan.

“Kalau guru sejarah, antro­po­lo­gi atau mata ajar lainnya hanya di­­be­rikan satu minggu satu kali pada tiap kelas, mana bi­sa per­sya­­ratan ‘’24 jam’’ da­pat dipenu­hi un­tuk memperoleh tun­ja­ngan. Be­rilah evaluasi yang adil, se­sua­i de­ngan tugas guru, ka­­re­na gu­ru be­ker­ja sesuai penu­gasan yang diterimanya.”

Oleh karena itu jangan mem­berikan tunjangan kepada guru dengan politisasi dan alasan ad­ministrasi yang berbelit dan ti­dak tepat. Jangan sampai pola pi­kir guru semula mengajar un­tuk mencerdaskan bangsa beru­bah hanya untuk tunjangan atau mengabdi pada kepala daerah.

Kalau guru disia-siakan se­perti itu, honor dipotong, ada gu­ru ho­­­no­­rer yang digaji rendah tak ma­nusiawi, belasan tahun tidak diangkat-angkat menjadi PNS, dan tidak diberi peluang untuk ikut program-program peningka­tan kualitas profesi guru, Bagai­mana mereka bisa menunaikan tu­gasnya dengan baik. [Harian Rakyat Merdeka]

Sumber : http://www.rmol.co/read/2012/12/31/92141/Dana-Profesi-Guru-30-Triliun-Rawan-Diembat-Oknum-Birokrat-

Berita Hari Ini : Kronologi Kecelakaan Maut BMW Anak Hatta Rajasa



VIVAnews - Kecelakaan maut yang mengakibatkan dua orang tewas terjadi di dalam Tol Jagorawi, KM 3+350, Selasa 1 Januari 2013 sekitar pukul 05.45 WIB.

Kecelakaan melibatkan mobil BMW B 272 HR berwarna hitam yang dikemudikan M Rasyid Amrullah, putra bungsu Menko Perekonomian Hatta Rajasa dengan Daihatsu Luxio hitam F 1622 CY.

Kepala Subdit Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Sudarmanto menjelaskan kronologinya.

Peristiwa itu bermula ketika kedua mobil berada di jalur paling kanan. Mobil Luxio berada di depan, lalu tiba-tiba ditabrak mobil BMW hingga pintu samping mobil Luxio terbuka dan penumpang jatuh hingga kedua penumpang tewas.

Berdasarkan keterangan pengemudi Luxio, Frans Sirait, kepada penyidik Polda, dirinya melanjukan kendaraan dengan kecepatan 80 KM/jam. Sopir BMW diduga mengantuk sehingga melaju lebih cepat dari mobil Luxio.

"Jadi kedua mobil beriringan, tidak ada yang berhenti di jalur tol tersebut. Kejadian pukul 05.45 WIB dan begitu cepat dan korban langsung di bawa ke RS terdekat," ujar Sudarmanto.

Kedua mobil itu bertujuan dari arah Jakarta menuju Bogor. Menurut Sudarmanto, pada saat kejadian tidak ada mobil lain yang berada di lokasi tersebut. Pihaknya belum mengetahui lebih detail kecelakaan itu.

"Kami belum menanyakan penyebab kecelakaan itu dan seperti apa kecelakaan maut tersebut," katanya.

Korban tewas adalah Harun (57 tahun), pria beralamat Jalan Semangka 1 N0.99 Cibodas Sari, Tangerang dan M Raihan (14 bulan), bocah laki-laki, beralamat Kampung Ciaul RT 8/2 Mekarjaya, Kababungan, Sukabumi, Jawa Barat.

Sementara korban luka ringan adalah Nung (30 tahun), perempuan beralamat Mekarjaya, Sukabumi, yang luka lecet pada wajah dan kaki. Moh Rifan, laki-laki luka pada kaki dan tangan lecet yang dirawat di RS Polri. Lalu, Supriyati (30 tahun), beralamat di Jalan Swadaya III No 8 Rawabuaya Jatinegara, Jakarta Timur. Dia terluka di kaki kiri lecet serta lengan tangan kiri retak, kini dirawat di RS UKI.

(umi)

Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/378785-kronologi-kecelakaan-maut-bmw-anak-hatta-rajasa